Selasa, 22 Maret 2011

BUKALAH PINTU HATIMU WAHAI PARA PENEGAK KEADILAN DI DALAM MENANGANI KASDA GATE SIDOARJO

JCW (Jatim Corruption Watch) dicari karena berani bicara karena fakta

Semakin lama semakin tidak menentu semakin kabur itulah gambaran Kasda Gate Sidoarjo, para pihak berbicaralah yang sebenarnya didepan para penegak keadilan, keterangan kejadian yang nyata/realita itulah yang diharapkan dapat membuka tabir bukti nyata Kasda Gate Sidoarjo.
Kami lembaga swadaya masyarakat JCW (Jatim Corruption Watch) Sidoarjo bersama masyarakat sidoarjo mengharap keterbukaan dari semua yang terlibat untuk berani mengatakan yang benar katakana benar, yang salah katakana salah, dan kepada yang terhormat para penegak keadilan jalankan tugas yang diamantkan Negara yang sebaik-baiknya, karena ditangan saudaralah nasib-nasib mereka bergantung dan saudara akan bertanggung jawab dunia akhirat apabila salah penafsiran dan pengambilan keputusan.
Kami Ketua JCW (Jatim Corruption Watch) Sidoarjo Siti Aminah SH bersama Ketua JCW (Jatim Corruption Watch) Propinsi Jawa Timur KH. M. Muzakkin MH. MPdi tetap akan mengawal Sidoarjo Gate ini hingga tuntas.
Kami JCW Sidoarjo ataupun Propinsi Jawa Timur tidak mempunyai kepentingan apapun dalam Sidoarjo Gate ini, kami terpanggil sebagai masyarakat Sidoarjo dan demi tegaknya suatu keadilan dan kebenaran didalam Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

SELAMAT BERJUANG PARA PENEGAK KEADILAN SEMUA ELEMENT KEBENARAN DI BELAKANGMU

jcw.cabsda@yahoo.com

Setelah mengikuti perkembangan baik di media maupun persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya kasus dugaan korupsi Kasda Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.494.740.005,47 ( Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Lima Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen ), perlu dicermati oleh para pelaku penegak hukum.
Mencuatnya kasus itu setelah adanya laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2009 oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur, no. 104/R/XVIII.JATIM/06 /2010, tanggal 30 Juni 2010.

Dalam buku III ( Laporan atas system pengendalian intern ) menyebutkan antara lain :

1) Bahwa saldo kas tunai dalam penguasaan BUD sebesar Rp. 2.494.740.005,47 tidak dapat diyakini kewajarannya.
2) Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kas daerah lemah dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang.

Hal tersebut disebabkan antara lain :


1) BUD ( pada waktu itu Didiek Setyono ) dan Kepala Bidang Kuasa BUD ( pada waktu itu Ahadi Yusuf ) belum menggunakan SP2D sebagai alat pencairan dana.
2) Pencairan SP2D tidak melalui Bank tetapi melalui pembayaran tunai di BUD
3) Kebijakan Bupati Sidoarjo menertibkan SK Bupati no. 188/243/404.1.3.2/2009 tentang persediaan uang tunai dalam brankas BUD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2009.

BPK merekomendasikan Bupati Sidoarjo antara lain :

1) Agar memerintahkan BUD ( mulai April 2010 Didiek Setyono diganti Djoko Sartono ) dan Kepala Bidang Kuasa BUD ( Ahad Yusuf diganti Ratna Kustini ) agar tidak lagi menggunakan kas tunai dan cek tunai serta agar menggunakan SP2D sebagai alat pencairan dana kas daerah.
2) Agar mempertanggungjawabkan saldo kas tunai per 31 Desember 2009 yang tidak jelas keberadaannya dan apabila tidak bias mempertanggungjawabkan maka harus dikembalikan ke Kas Daerah.

Tanpa menunggu tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tersebut, pada bulan Agustus 2010 Kejaksaan Negeri Sidoarjo mulai melakukan penyelidikan dilanjutkan penyidikan terhadap perkara “Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran di Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 2.494.740.005,47”
Dari hasil penyidikan ditetapkan 3 tersangka, yaitu Win Hendrarso ( mantan Bupati Sidoarjo ), Nunik Ariyani ( mantan Kepala BPKKD ) dan Agus Dwi Handoko ( Kepala Seksi TU BUD ).
LSM JCW berpendapat bahwa “Penyalahgunaan Anggaran di Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo itu terjadi pada tahun anggaran 2009”, tidak di tahun anggaran 2005 maupun tahun anggaran 2007, dan penyalahgunaan anggaran tersebut melanggar Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

• Pasal 180, yang berbunyi

“untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah”.

• Pasal 181, yang berbunyi”

1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

• Pasal 182, yang berbunyi”

1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.
Serta melanggar Permendagri no.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri no.13 tahun 2006, pasal 333 A yang berbunyi “Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009”, yang maksudnya mulai tahun anggaran 2009 pengelolaan keuangan daerah harus sudah betul-betul mematuhi Permendagri no.13 tahun 2006 dan perubahannya yaitu Permendagri no.59 tahun 2007, termasuk sudah tidak diperkenankan menyimpan / ada persediaan uang tunai. Ironisnya dalam tahun anggarang 2009 justru ada SK Bupati Sidoarjo no. 188/343/404.1.3/2009, tanggal 23 Februari 2009 tentang Persediaan uang tunai dalam brankas BUD dengan batas maksimal Rp. 3.000.000.000,00 ( Tiga Milyar Rupiah ).
Sehingga tidak salah kalau BPK, dalam hasil pemeriksaannya menyebutkan penyebab adanya saldo kas tunai sebesar Rp. 2.494.740.005,47 yang tidak dapat diyakini kewajarannya itu karena adanya SK Bupati tersebut.
Apa tidak seharusnya Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan perkara tersebut berkoordinasi dengan BPK? Karena dalam kenyataannya, ketidakjelasan keberadaan saldo kas tunai per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 2.494.740.005,47 setelah dilakukan penelusuran / pencairan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) / BUD, telah ditemukan bukti setor ke rekening Kasda sebesar Rp. 250.000.000,00. Kemudian ada pengembalian / pelunasan pinjaman DPRD sebesar Rp. 309.000.000,00. Sudah jelas bahwa dari Rp. 2.494.740.005,47 telah disetor ke rekening Kasda sebesar Rp. 250.000.000,00, pengembalian pinjaman sebesar Rp. 309.000.000,00, sehingga yang belum diketahui / harus dicari sebesar Rp. 1.935.302.505,47.
Semestinya perlu menelusuri catatan dan dokumen keuangan pada tahun anggaran 2009 dan Bupati tidak tergesa-gesa melakukan mutasi pejabat yang terkait dengan masalah tersebut.
Sedangkan dalam pemeriksaan di Kejaksaan, dalam dakwaan Jaksa, ditemukan angka sebesar Rp. 2.309.437.500,00, yang diperoleh dari pemeriksaan adanya pinjaman Kasda di tahun anggaran 2005 dan di tahun anggaran 2007. Angka tersebut diatas tidak sama dengan angka teuan BPK ( sebesar Rp. 2.494.740.005,47 ) ada selisih Rp. 185.302.505,47.
Adanya selisih tersebut Kejaksaan tidak menjelaskan dimana keberadaannya.

Kesimpulan :

1) Pemeriksaan BPK fokus di tahun anggaran 2009, ditemukan selisih Rp. 1.935.302.505,47
Selisih ini belum tentu terkait dan bisa tidak terkait dengan pinjaman Kasda yang nilainya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 ( tidak sama besarnya ) di tahun anggaran 2007. Mungkin juga pinjaman itu sudah lunas, buktinya dalam pemeriksaan BPK tahun anggaran 2007 Kasda tidak bermasalah. Juga jelas tidak terkait dengan pinjaman Kasda di tahun anggarang 2005 yang berdasarkan catatan di Kasda pada tahun anggaran 2009 sisa pinjaman itu tinggal 309.000.000,00
2) Pemerintah oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tidak fokus di tahun anggaran 2009, tetapi langsung lari ke tahun anggaran 2005 dan tahun anggaran 2007, ditemukan selisih sebesar Rp. 185.302.505,47. Dimana selisih itu berada? Hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2005 dan tahun anggaran 2007 tidak ditemukan masalah di Kasda.

Mohon pendapat para penegak / pakar pakar hokum bagaimana prosedur yang benar dalam menyelesaikan khasus tersebut. Apakah pihak Kejaaksaan bisa langsung bertindak / melakukan pemeriksaan tanpa menunggu tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di maksud ?
Anggapan adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan pinjaman di Kasda pemerintahan Kabupaten Sidoarjo :
 Pada tahun anggaran 2005, pinjaman yang dipergunakan untuk kegiatan DPRD maupun Sekertariat DPRD, bukan untuk kegiatan pribadi dan telah di putuskan dala rapat antara Eksekutif dan Legeslatif.
 Pada tahun anggaran 2007, ada pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,00 berdasarkan fakta yang ada, Win Hedrarso ( Bupati Sidoarjo Waktu itu ) pinjam kepada Sabar Santoso sebesar Rp. 2.000.000.000,00 berupa cek, perjanjian pinjam meminjam ditandatangani oleh Win Hendrarso dan Sabar Santoso. Cek di cairkan oleh Soeradji , Kasi TU BUD ( sudah meninggal dunia ). Pengembalian menggunakan cek Kasda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 di kirim oleh Soeradji ( almarhum) ke rekening Sabar Santoso. Dalam pinjam meminjam ini Nunik Ariyani membantah bahwa ia tidak tahu menahu tentang pinjaman itu dan baru mengetahui pada bulan Agustus 2010 ( Nunik, mantan Kepala BPKKD, pension 1 juni 2008 ) karena pinjaman itu tidak procedural, dari Bupati langsung ke Kasi Tu BUD Soeradji ( almarhum ).
Berdasarkan Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 7, tugas dan kewenangan PPKD / BUD /Kepala BPKKD sebagai berikut :

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2) Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
3) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4) Melaksanakan fungsi BUD.
5) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olek Kepala Daerah/Bupati.
7) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
8) Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA-SKPD dan DPPA-SKPD ).
9) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
10) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
11) Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
12) Menetapkan Surat Penyediaan Dana ( SPD ).
13) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
14) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Tugas dan kewenangan tersebut, secara teknis menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Kuasa BUD, yang di uraikan di pasal 8, sebagai berikut :

1) Menyiapkan anggaran kas.
2) Menyiapkan Surat Penyediaan Dana ( SPD ).
3) Menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana ( SP2D ).
4) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
5) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lain nya yang di tunjuk.
6) Mengusahakan dan mengatur dana yang perlikan dalam pelaksanaan APBD
7) Menyimpan uang daerah.
8) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah.
9) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
10) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
11) Melakukan pengelola utang piutang daerah.
12) Melakukan penagihan piutang daerah.

Kedudukan Soeradji ( almarhum ) selaku Kasi TU BUD berada di bawah Kepala Bidang kuasa BUD. Terkait dengan pasal 7 dan 8, pimpinan tidak serta merta mengetahui hal – hal yang dilakukan oleh bawahan nya, apabila bawahan tidak melapor, apalagi pada waktu itu letak kantor Kasda ( Soeradji ) dan Kepala BPKD Nunik Ariyani berjarak kurang lebih 1 km. Para pihak yang terkait kenapa harus ragu-ragu mengatakan yang sebenarnya tatap ke depan, relakah sidoarjo menjadi ajang para koruptor, penyalahgunaan wewenang dan segudang predikat yang tidak pada tempat nya di bumi sidoarjo yang kita cintai ini.

KAJIAN LHP BPK ( buku III )

Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tahun 2006 mengalami perubahan, yaitu dari Keputusan Mendagri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, diubah berdasarkan Peraturan Mendagri no. 13 tahun 2006 dan Peraturan Mendagri no. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ada masa transisi dari peraturan yang lama ( Keputusan Mendagri no. 29 tahun 2002 ) ke peraturan yang baru ( Peraturan Mendagri no. 13 tahun 2006 da Peraturan MEndagri no. 59 tahun 2007 ) dalam kurun waktu tahun anggaran 2006-2008. Dalam masa transisi itu, masih ditoleransi adanya penyimpanan uang tunai serta penyesuaian-penyesuaian administrasi.
Mulai tahun anggaran 2009 sudah bukan masa transisi tetapi sudah harus mulai melaksanakan Peraturan Mendagri dimaksud ( Peraturan Mendagri no. 59 tahun 2007, pasal 333 A yang berbunyi : Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, maksudnya mulai tahun anggaran 2009 pengelolaan keuangan daerah harus sudah betul-betul mematuhi Peraturan Mendagri no. 13 tahun 2006 dan Peraturan Mendagri no. 59 tahun 2007 termasuk sudah tidak diperkenankan menyimpan / ada persediaan uang tunai. Ironisnya dalam tahun anggaran 2009 justru ada SK Bupati tanggal 23 Februari 2009, no. 188/243/404.1.3/2009 tentang Persediaan uang tunai dalam brankas BUD, dengan batas maksimal 3 Milyar.

Hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2007, tidak ada masalah
Hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2008, tidak ada masalah
Hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2009, terjadi masalah yaitu adanya saldo kas tunai per 31 Desember 2009 yang tidak jelas keberadaannya dan apabila tidak bisa dipertanggungjawabkan maka harus dikembalikan ke Kas Daerah ( sebesar Rp. 2.494.740.005,47 )
Ketidakjelasan keberadaan saldo kas tunai tersebut, bisa terjadi karena tidak patuh pada Peraturan Mendagri no. 13 tahun 2006 dan no. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang dijelaskan BPK pada buku III LHP tahun anggaran 2009 ( hal Penaksiran Resiko ) seharusnya sudah tidak boleh dilakukan ( Peraturan Mendagri no. 59 tahun 2007 pasal 333 A )
Kenyataannya hal tersebut dilakukan karena masih dipayungi oleh SK Bupati no. 188/243/404.1.3/2009 tentang Persediaan uang tunai dalam brankas BUD.

Dalam buku III LHP BPK tahun anggaran 2009 ( hal : SP2D masih belum berfungsi sebagai alat pencairan dana Kas Daerah ), menunjukkan bahwa DPPKA belum siap melaksanakan Peraturan Mendagri no. 13 tahun 2006 dan no. 59 tahun 2007, apalagi Kabid Kuasa BUD ( Ahadi Yusuf ) maupun Kepala DPPKA ( Didiek Setyono ) tidak pernah melakukan Kas Opname, mulai Januari s.d. Desember 2009.

Neraca per 31 Desember 2009 menunjukkan adanya saldo kas di BUD sebesar Rp. 128.690.551.978,97 diantaranya Rp. 2.494.740.005,47 berupa kas tunai. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kasi TU-BUD dinyatakan bahwa sisa kas tunai tersebut telah disetorkan ke rekening Bank Jatim dan rekening Bank BTN, namun bukti setornya belum bisa ditemukan dan masih dicari. Tim tidak dapat meyakini keberadaan kas tunai tersebut, karena hal tersebut tidak sesuai dengan UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP no. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, akibatnya saldo kas tunai dalam penguasaan BUD tidak dapat diyakini kewajarannya, hal ini disebabkan :
a) BUD ( Didiek Setyono ) dan Kepala Bidang Kuasa BUD ( Ahadi Yusuf ) belum menggunakan SP2D sebagai alat pencairan dana.
b) Pencairan SP2D tidak melalui Bank tetapi melalui pembayaran tunai di BUD
c) Belum ada ikatan perjanjian antara Pemkab Sidoarjo dengan Bank tempat penyimpanan dana Kas Daerah tentang mekanisme pencairan Kas Daerah yaitu pencairan uang daerah harus dengan SP2D.
d) Kebijakan Bupati Sidoarjo menertibkan SK Bupati no. 188/243/404.1.3.2/2009 tentang Persediaan uang tunai dalam brankas Bendahara Umum Daerah ( BUD ) Peerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2009.

BPK-RI merekomendasikan Bupati Sidoarjo agar :
- Mempertanggungjawabkan saldo kas tunai per 31 Desember 2009 yang tidak jelas keberadaannya, dan apabila tidak bisa mempertanggungjawabkan maka harus dikembalikan ke Kas Daerah
Sebetulnya sudah jelas yang disampaikan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) tahun anggaran 2009, apa yang menjadi penyebab terjadinya saldo kas tunai yang belum bisa dipertanggungjawabkan itu dan bagaimana solusi penyelesaiannya???






Berdasarkan struktur organisasi di atas dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Th. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 5
I. Kepala Daerah/Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewaikili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
Kepala Daerah/Bupati mempunyai kewenangan :

a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah
c) Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
d) Menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran
e) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah
f) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah
g) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memrintahkan pembayaran

Kepala Daerah/Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

a) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
b) Kepala SKPKS selaku PPKD
c) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pelimpahan kekuasaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Pasal 6
II. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Kepala Daerah/Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang :

a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD
b) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah
c) Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
d) Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
e) Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah
f) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

Sekretaris Daerah juga mempunyai tugas :

a) Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
b) Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD
c) Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah
d) Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD
e) Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah/Bupati
Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas di atas kepada Kepala Daerah/Bupati.

Pasal 7
III. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) mempunyai tugas :
a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
b) Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
c) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
d) Melaksanakan fungsi BUD
e) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
f) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah/Bupati

Kepala BPKKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah/Bupati melalui Sekretaris Daerah

Kepala BPKKD berwenang :

a) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
b) Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD dan DPPA-SKPKD)
c) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
d) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
e) Melaksanakan pemungutan pajak daerah
f) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
g) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah
h) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
i) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

Pasal 8
IV. Kepala Bidang Kuasa BUD

Kepala Bidang Kuasa BUD mempunyai tugas :

a) Menyiapkan anggaran kas
b) Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
c) Menertibkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
d) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
e) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
f) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
g) Menyimpan uang daerah
h) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah
i) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
j) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
k) Melakukan pengelola utang dan piutang daerah
l) Melakukan penagihan piutang daerah

Kepala Bidang Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BPKKD
Perda Kab. Sidoarjo No. 16 tahun 2006 tentang pembentukan dan struktur organisasi
V. BPKKD Kab. Sidoarjo, Kepala Sub Bidang Tata Usaha BUD mempunyai tugas :
a) Pelaksanaan Penatausahaan kegiatan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta penyimpanan uang daerah
b) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kuasa BUD sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya,
1) Kepala BPKKD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
2) Kepala BPKKD, Sekretaris BPKKD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan (artinya, Kepala BPKKD wajib memimpin Sekretaris dan Kepala Bidang, Sekretaris wajib memimpin Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang wajib memimpin Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib memimpin staf masing-masing)
3) Kepala BPKKD, Sekretaris BPKKD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasannya (artinya, secara hirarki masing-masing pejabat wajib (tanpa diminta)/harus melaporkan tugasnya kepada atasan langsungnya masing-masing sehingga kalau tidak melaporkan, hal itu = pelanggaran)
Kepala BPKKD wajib melaporkan kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris BPKKD/Kepala Bidang wajib melaporkan kepada Kepala BPKKD, Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib melaporkan kepada Sekretaris BPKKD/Kepala Bidang masing-masing.
• Apabila bawahan tidak melapor, atasan tidak serta merta mengetahui apa yang dilakukan oleh bawahannya, karena masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri.
• Kepala BPKKD mempunyai tugas secara makro/eksternal, sedangkan secara teknis/internal dilakukan oleh Sekretaris/Kepala Bidang dan bawahannya.
Contoh : Kepala BPKKD mempunyai fungsi “Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”. Dalam penyusunan tersebut, bahannya diperoleh dari hasil koordinasi antara Kepala Bidang Kuasa BUD dan Kepala Bidang Akuntansi.
• Ka.Sub Bid TU. BUD (Soeradji) memberikan pinjaman kepada pihak lain dilakukan di luar prosedur (tidak sesuai dengan alur pencairan dana berdasarkan Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 dan tidak melaporkan kepada atasan langsungnya yaitu Kepala Bidang Kuasa BUD (Dulatip) maupun kepada Kepala BPKKD (Nunik Ariyani), hal itu merupakan pelanggaran.
• Kejadian Soeradji memberikan pinjaman kepada pihak lain sebesar 2 M pada tahun 2007, pada waktu itu lokasi kantor Kepala BPKKD (Nunik Ariyani) dengan kantor Kasda (kantor Soeradji) berjarak ± 1 km
• Masalah pinjaman DPRD ke Kasda pada tahun 2005, itu berdasarkan hasil rapat di Sea Master Surabaya yang dihadiri lengkap Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Panitia Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemda Sidoarjo.

BERIKUT BUKTI-BUKTINYA :










DJOKO SARTONO



DIDIK SETYONO